Catatanbatam, Batam – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Batam memanggil anggota DPRD Batam Mangihut Rajagukguk untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang tengah disorot publik. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Ketua DPD PDI Perjuangan Kepri, Soerya Respationo, sebagai bentuk respons cepat partai terhadap isu yang mencoreng nama institusi politik tersebut.
Selama dua jam, sejak pukul 16.00 hingga 18.00 WIB, Jumat (2/5/2025), Mangihut dimintai keterangan di Kantor DPC PDI Perjuangan. Ketua DPC PDI Perjuangan Batam, Nuryanto, atau yang akrab disapa Cak Nur, menegaskan bahwa pemanggilan ini dilakukan demi menjaga marwah dan integritas partai.
“Ini bukan hanya soal pribadi Mangihut, tetapi sudah menyangkut nama baik partai. Jika merasa tidak bersalah, kami minta dalam waktu 1×24 jam ia melaporkan balik pihak yang menuduh,” tegas Nuryanto dalam konferensi pers usai pemeriksaan.
Kasus yang menyeret nama Mangihut dilaporkan oleh seorang pengusaha Batam melalui kuasa hukumnya, Natalis Zega. Meski Mangihut mengklaim bahwa tuduhan itu tidak benar, DPC PDI Perjuangan menegaskan bahwa proses klarifikasi ini tetap berjalan untuk menelusuri kebenaran.
“Jual beli pasir itu tidak membawa nama partai. Tapi karena namanya kader, efeknya tetap menyentuh partai. Jika tidak ada langkah hukum dari Mangihut dalam 24 jam, kami akan ambil tindakan sesuai AD/ART partai,” lanjut Cak Nur.
Ia juga menyoroti upaya damai yang sempat dilakukan Mangihut, namun menyatakan bahwa itu tidak cukup untuk menyelesaikan akar persoalan. “Perdamaian itu tidak menghapus substansi masalah. Kalau yakin tak bersalah, buktikan lewat jalur hukum,” ujarnya.
Pantauan media menunjukkan bahwa Mangihut menghindari wartawan setelah keluar dari kantor partai dan langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan.
Komentar