Catatanbatam – Simpatisan Partai PDI Perjuangan, Moody Arnold Timisela, mendatangi ruang Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Batam, Jumat (9/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB untuk menyerahkan dua bukti otentik tambahan terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang menyeret Anggota DPRD Batam, Mangihut Rajagukguk.
Kepada awak media, Moody menjelaskan bahwa dua alat bukti yang diserahkan berupa percakapan dalam bentuk video dan audio antara Mangihut dengan lawan bicaranya, yang juga menyebut beberapa institusi terkait pekerjaan yang dilakukannya.
“Ini merupakan dasar hukum untuk melengkapi kelengkapan agar menjadi pertimbangan BK DPRD Batam,” tegas Moody. Ia berharap BK segera menuntaskan persoalan ini agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.
Moody menekankan kedatangannya ke BK tidak hanya untuk menyerahkan bukti, tetapi juga mendesak penegakan etika dan moralitas seorang anggota dewan.
“Karena bagaimanapun secara etika dan moral, ini akan merugikan lembaga legislatif dan mencoreng nama besar PDI Perjuangan,” ungkapnya kecewa.
Ia meminta Fraksi PDIP maupun pengurus partai untuk serius menyikapi kasus ini. Menurutnya, persoalan hukum merupakan ranah aparat penegak hukum, sementara dirinya lebih menyoroti masalah etika dan moral yang dinilai sudah mencederai citra partai dan lembaga.
“Sebagai seorang anggota dewan, Mangihut harusnya menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat. Saya sebagai simpatisan partai sangat kecewa dan merasa malu,” lanjut Moody.
Moody bahkan menyinggung kemungkinan pergantian antar waktu (PAW) bagi Mangihut.
“Saat ini kita pakai dulu azas praduga tak bersalah, tapi Mangihut sudah melanggar dan sudah wajib dilakukan PAW,” jelasnya.
Meski memberi ruang waktu kepada BK untuk memproses kasus ini secara profesional dan transparan, Moody memperingatkan bahwa jika partai dan BK tidak mengambil tindakan tegas, ia siap membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kalau BK dan partai tidak mengambil kebijakan sesuai pelanggaran Mangihut, kemungkinan besar saya akan menempuh jalur lain. Saya bisa ke KPK atau Kejaksaan, karena saya melihat ada indikasi gratifikasi yang sangat terbuka lebar di kasus ini,” pungkasnya.
Moody juga menyayangkan sikap Mangihut yang hingga kini belum membuat laporan balik, padahal sudah diberi waktu oleh Ketua DPC PDI Perjuangan.
“Ketua DPC sudah memerintahkan, kalau merasa tidak bersalah, ya buat laporan balik. Tapi ini tidak dihiraukan. Ini sudah melecehkan partai,” tegas Moody.
Kasus ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan publik di Batam. Moody berharap BK, Fraksi PDIP, dan pengurus partai bertindak tegas untuk memulihkan citra partai sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. (jim)
Komentar