Catatanbatam.com, Batam – Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86), Cak Ta’in Komari, menilai penertiban reklame yang dilakukan oleh pasangan Amsakar-Claudia bukan murni untuk penataan kota, melainkan diduga sebagai kedok untuk membuka jalan bagi vendor baru di bisnis reklame.
Menurutnya, penertiban ini menyasar semua reklame, bukan hanya yang ilegal, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi para pengusaha dan pekerja sektor reklame dan percetakan.
“Penertiban ini mematikan usaha legal dan ribuan tenaga kerja. Apa tidak ada rencana bangunan reklame baru di titik-titik yang dibongkar? Itu yang harus dijawab,” kata Cak Ta’in.
Cak Ta’in juga mengkritik rencana digitalisasi reklame, yang menurutnya justru akan memperparah dampak PHK massal dan membuat industri percetakan kolaps. Ia menyindir, jika banjir masih terjadi setiap hujan turun, apa gunanya penataan kota tanpa menyelesaikan masalah mendasar?
Ia menyebut penertiban reklame adalah langkah mudah namun tidak menyentuh akar persoalan kota, seperti banjir, sampah, air bersih, dan administrasi kependudukan digital yang dijanjikan tapi belum berjalan.
“Mudah memang babat reklame, karena pengusahanya jarang protes. Tapi rakyat butuh solusi air bersih, sampah, dan banjir yang tiap hujan makin parah,” tegasnya.
Cak Ta’in menegaskan penertiban memang perlu jika menyasar reklame tak berizin, tapi bila menyasar semuanya, itu bisa disinyalir penuh kepentingan bisnis dan politik, serta merugikan pendapatan daerah.
(Jim)
Komentar